PT MNC Land Tbk. (KPIG) menanggapi penyegelan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (6/2/2025) lalu. Hal itu dilakukakn lantaran KLH menemukan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KPIG menyatakan masih melakukan klarifikasi, sebab pendangkalan atau sedimentasi itu disebutnya telah terjadi sebelum perusahaan mengambil alih kawasan Lido pada tahun 2013. Direktur Utama KPIG M. Budi Rustanto kemudian mengatakan akan membuktikan kepada KLH bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran dalam pembangunan KEK Lido.
“Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyampaikan hal-hal yang mennjukkan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Lido,” kata Budi dalam keterbukaan informasi yang dikutip Senin (10/2/2025).
Ia juga memastikan bahwa kegiatan pembangunan KEK Lido jga masih berjalan seperti biasa. Selain itu, Budi menyebut penyegelan ini disebut tidak berdampak pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan.
Sebelumnya diberitakan oleh CNN Indonesia, bahwa penyegelan itu merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq pada Sabtu (1/2/2025) usai menerima pengaduan masyarakat terkait dampak pembangunan KEK Lido terhadap Danau Lido.
Hasil analisis citra satelit menunjukkan penyempitan luas danau, dari 24 hektare menjadi 12 ha, dengan kehilangan sekitar 2 ha badan air.
“PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (run off) dengan baik, sehingga sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke Hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” ujar Hanif melalui keterangan resmi, Kamis (6/2/2025).
Biaya ini mencakup biaya pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, keamanan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Biaya administrasi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi bank.
Adapun biaya administrasi di bank adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas berbagai layanan administratif yang disediakan oleh bank. Ini mencakup berbagai jenis biaya yang terkait dengan pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, dan administrasi umum.
Pembebanan biaya administrasi ini memungkinkan bank untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabah mereka. Adapun nominalnya bisa beragam, mulai dari nol rupiah hingga belasan rupiah.
Berikut daftar Biaya administrasi tiap bank dirangkum dari berbagai sumber:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan Rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.
Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)
BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.
Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
BTN memiliki bervariasi tergantung jenis tabungan dengan biaya admin yang berbeda. Tabungan BTN Batara dikenakan biaya admin Rp12.500 per bulan, begitu pula dengan tabungan BTN EBATARAPOS. Tabungan BTN Juara dikenakan biaya admin Rp20.000 per bulan.
Kemudian, tabungan BTN Bisnis gratis biaya admin jika saldo lebih dari Rp5 juta, namun dikenakan biaya admin Rp12.500 jika saldo kurang dari Rp5 juta. Selanjutnya, tabunganKu BTN iB gratis dari biaya administrasi.
Melansir dari Refinitiv pada pekan ini, rupiah menguat 0,15% secara point-to-point (ptp) dihadapan dolar AS. Rupiah berbalik arah ke zona positif setelah pada pekan lalu melemah sebesar 0,77%.
Sementara pada perdagangan Jumat (7/2/2025) kemarin, rupiah cukup perkasa dengan ditutup menguat 0,34% di level Rp 16.270/US$.
Perkasanya rupiah terhadap dolar AS seiring lesunya indeks dolar AS pada pekan ini. Sepanjang pekan ini, indeks dolar AS (DXY) melemah 0,3% secara point-to-point. Sementara pada perdagangan Jumat kemarin, DXY justru menguat 0,33% di posisi 108,04.
Tak hanya terhadap dolar AS saja, rupiah juga cukup perkasa terhadap beberapa mata uang Asia seperti rupee India, yuan China, baht Thailand, ringgit Malaysia, dolar Hong Kong, dan won Korea Selatan
Mata uang Garuda tampak cukup perkasa di perdagangan akhir pekan ini dan sepanjang pekan ini setelah Bank Indonesia (BI) merilis data cadangan devisa (cadev) terbaru yang mengalami kenaikan sebesar US$ 0,4 miliar menjadi US$ 156,1 miliar untuk periode Januari 2025.
Cadev Indonesia naik tipis pada Januari 2025, didorong oleh penerbitan surat utang global (global bond) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitanglobal bondpemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.
Posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Menurut Ramdan, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
“Bank Indonesia juga terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Besarnya cadev ini akan menjadi hal yang positif bagi Indonesia karena memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian suatu negara.
Di antaranya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah (mengintervensi pasar valuta asing), membiayai kebutuhan impor (membiayai impor barang dan jasa penting), hingga membayar utang luar negeri (membayar kewajiban utang luar negeri, baik pokok maupun bunganya).
Menurut NASA, perubahan rotasi disebabkan oleh distribusi massa yang besar. IFL Science menjelaskan kejadian itu berdampak sangat kecil pada momen inersia planet.
Distribusi massa itu membuat perubahan pada waktu satu hari di Bumi. Dilaporkan satu hari menjadi berkurang hingga 2,68 detik.
Penyebab distribusi massa sendiri bisa terjadi karena gempa yang disebabkan bergesernya lempeng tektonik. Salah satunya pada gempa di Samudera Hindia tahun 2004.
Dengan teori yang sama pergeseran air juga memicu fenomena tersebut. Itu juga menjadi alasan bendungan di China memicu perubahan rotasi Bumi.
Lokasi bendungan hidroelektronik itu berada di provinsi Hubei yang ada di sepanjang Sungai Yangtze. Alirannya berasal dari Qutangzia, Wuxia, dan Xillingxia.
Ahli geofisika dari Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA, Benjamin Fong Chao mengatakan ada 40 kilometer kubik dalam bendungan tersebut. Pergerakan yang besar mampu merubah panjang satu hari.
Bendungan itu berhasil menambah 0,06 detik dalam sehari. Fong Chao menjelaskan penyebabnya karena ada perubahan akan posisi massa dan kutub Bumi berkisar 2 cm.
Komdigi melakukan diskusi dengan berbagai ahli, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan akademisi dari beberapa universitas, dalam rapat pembahasan perlindungan anak di ruang digital.
Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau TKPA PSE, yang merupakan turunan dari UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.
Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih bisa diperkuat, khususnya terkait regulasi batasan usia untuk pembuatan akun-akun di dunia maya atau di ranah digital.
“Kami konsultasi dengan Presiden, Presiden menyampaikan memang silahkan saja dimasukkan. Dan itu tentu kita libatkan lagi. Sesungguhnya yang RPP sebelumnya itu sudah melalui uji publik, sudah melalui harmonisasi dan memang sudah dikirim ke Presiden,” ujar Meutya saat membuak pertemuan yang dilakukan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
“Nanti kita minta izin kepada Setneg dan juga Menkum untuk kemudian menambahkan beberapa pasal,” imbuhnya.
Pada prinsipnya pada RPP akan mengatur mengenai kewajiban dan pelarangan profiling anak di ranah digital. Namun belum mencakup mengenai regulasi batasan usia.
Karena itu Menkomdigi berpandangan bahwa kajian penguatan regulasi akan berfokus kepada beberapa hal.
Pertama, meregulasi batasan usia dalam platform digital demi mencegah eksposur dini anak terhadap konten-konten di media digital.
“Kami pun ini belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Kemkomdigi akan sangat mendengarkan masukan dari Bapak-Ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak. Ranah kami tidak di situ sebetulnya,” ujar Meutya.
“Sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini. Kita tidak datang dengan usia tertentu karena ini memang ranah Bapak-Ibu sekalian yang hadir,” imbuhnya.
Kemudian, mengklasifikasikan penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat diakses oleh anak dengan mempertimbangkan profil risiko yang dapat dihasilkan. Ini juga menjadi ranah yang perlu banyak diskusi terkhusus dari sisi dampak psikologisnya.
“Kami perlu diberitahu mana PSE atau platform-platform yang memang dianggap sangat berbahaya, berbahaya atau potensi berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga batasan itu tentu harus juga ada tingkatan-tingkatannya kepada anak-anak,” jelasnya.
Ketiga adalah memformulasikan indikator digital yang tepat bagi anak-anak sebelum dapat mengakses platform digital. Termasuk kewajiban PSE atau platform untuk mengupgrade teknologinya.
“Mungkin ini kewajiban platform meng-upgrade teknologi ini memang ranah Komdigi, artinya mereka harus meng-upgrade juga kalau mereka memang belum punya sistem yang bisa memastikan ketika anak itu memasukkan datanya, bagaimana caranya anak-anaknya tidak bisa berpura-pura jadi orang dewasa,” terangnya.
“Dengan AI, harusnya teman-teman platform ini sudah bisa mendeteksi dengan lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Menkomdigi
Meutya menyebut formulasi indikator literasi digital juga bisa dimasukkan untuk pendidikan dari platform untuk memberikan juga literasi digital atau implikasi digital kepada penggunanya.
“Mereka [platform] juga kita bebankan edukasi itu, sekaligus kita mendengarkan dari khususnya Kemendikdasmen, silahkan bapak ibu akademisi. Bagaimana literasi digital yang juga baik dan apa yang perlu kita masukkan di dalam PP ini yang berkait dengan literasi digital.” pungkasnya.
Komdigi melakukan diskusi dengan berbagai ahli, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan akademisi dari beberapa universitas, dalam rapat pembahasan perlindungan anak di ruang digital.
Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau TKPA PSE, yang merupakan turunan dari UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.
Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih bisa diperkuat, khususnya terkait regulasi batasan usia untuk pembuatan akun-akun di dunia maya atau di ranah digital.
“Kami konsultasi dengan Presiden, Presiden menyampaikan memang silahkan saja dimasukkan. Dan itu tentu kita libatkan lagi. Sesungguhnya yang RPP sebelumnya itu sudah melalui uji publik, sudah melalui harmonisasi dan memang sudah dikirim ke Presiden,” ujar Meutya saat membuak pertemuan yang dilakukan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
“Nanti kita minta izin kepada Setneg dan juga Menkum untuk kemudian menambahkan beberapa pasal,” imbuhnya.
Pada prinsipnya pada RPP akan mengatur mengenai kewajiban dan pelarangan profiling anak di ranah digital. Namun belum mencakup mengenai regulasi batasan usia.
Karena itu Menkomdigi berpandangan bahwa kajian penguatan regulasi akan berfokus kepada beberapa hal.
Pertama, meregulasi batasan usia dalam platform digital demi mencegah eksposur dini anak terhadap konten-konten di media digital.
“Kami pun ini belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Kemkomdigi akan sangat mendengarkan masukan dari Bapak-Ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak. Ranah kami tidak di situ sebetulnya,” ujar Meutya.
“Sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini. Kita tidak datang dengan usia tertentu karena ini memang ranah Bapak-Ibu sekalian yang hadir,” imbuhnya.
Kemudian, mengklasifikasikan penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat diakses oleh anak dengan mempertimbangkan profil risiko yang dapat dihasilkan. Ini juga menjadi ranah yang perlu banyak diskusi terkhusus dari sisi dampak psikologisnya.
“Kami perlu diberitahu mana PSE atau platform-platform yang memang dianggap sangat berbahaya, berbahaya atau potensi berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga batasan itu tentu harus juga ada tingkatan-tingkatannya kepada anak-anak,” jelasnya.
Ketiga adalah memformulasikan indikator digital yang tepat bagi anak-anak sebelum dapat mengakses platform digital. Termasuk kewajiban PSE atau platform untuk mengupgrade teknologinya.
“Mungkin ini kewajiban platform meng-upgrade teknologi ini memang ranah Komdigi, artinya mereka harus meng-upgrade juga kalau mereka memang belum punya sistem yang bisa memastikan ketika anak itu memasukkan datanya, bagaimana caranya anak-anaknya tidak bisa berpura-pura jadi orang dewasa,” terangnya.
“Dengan AI, harusnya teman-teman platform ini sudah bisa mendeteksi dengan lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Menkomdigi
Meutya menyebut formulasi indikator literasi digital juga bisa dimasukkan untuk pendidikan dari platform untuk memberikan juga literasi digital atau implikasi digital kepada penggunanya.
“Mereka [platform] juga kita bebankan edukasi itu, sekaligus kita mendengarkan dari khususnya Kemendikdasmen, silahkan bapak ibu akademisi. Bagaimana literasi digital yang juga baik dan apa yang perlu kita masukkan di dalam PP ini yang berkait dengan literasi digital.” pungkasnya.
Program ini pertama kali dirilis pada September 2024 lalu dan menggandeng Shopee sebagai mitra perdana.
Melalui YouTube Shopping, kreator bisa mendapatkan komisi saat mereka merekomendasikan produk dalam video. Fitur ini juga memudahkan penonton menemukan dan membeli produk yang mereka minati.
Program ini memungkinkan kreator untuk menambah sumber penghasilan mereka di YouTube, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja bagi pengguna.
Kreator yang memenuhi syarat kini sudah bisa mendaftar untuk bergabung dengan program Afiliasi YouTube Shopping, yang memungkinkan mereka untuk menandai produk yang dijual di Shopee dalam konten mereka.
“YouTube Shopping memudahkan penggemar berbelanja rekomendasi dari kreator favorit, sekaligus memberikan kesempatan bagi brand untuk bekerja sama dengan kreator konten terpercaya untuk mempromosikan produk merekam,” kata Travis Katz, General Manager dan Vice President Shopping, YouTube, dalam ketarangan di blog Google, dikutip Rabu (5/2/2025).
Program ini melengkapi opsi monetisasi yang sudah ada seperti Pendapatan Iklan, Pendapatan YouTube Premium, Channel Memberships, Super Thanks, Super Chat, dan Super Stickers. Melalui program-program dari YouTube memudahkan kreator menghasilkan cuan lebih banyak dan mengembangkan kanal mereka.
Kreator dan brand yang memenuhi syarat dapat mempelajari lebih lanjut tentang Program Afiliasi YouTube Shopping di website Support Google dan mendaftar di YouTube Studio.
FTI Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen yang sebelumnya ditunjuk untuk melakukan audit di eFishery setelah temuan ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Pendiri eFishery, Gibran Huzaifah diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan. Sebagai dampak dari investigasi tersebut, Gibran dan co-founder sekaligus mantan CPO, Chrisna Aditya, dicopot dari jabatannya pada Desember 2024.
“Perusahaan telah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan proaktif untuk menangani informasi tersebut, termasuk melibatkan FTI Consulting sebagai manajemen sementara Perusahaan, yang berlaku segera. Keputusan ini diambil dengan persetujuan dari para pemegang saham Perusahaan,” kata Dewan Direksi eFishery dalam pernyataan yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (4/2/2025).
Dewan Direksi eFishery menyatakan penunjukan pihak ketiga yang independen dapat menentukan langkah terbaik ke depan bagi perusahaan.
“Keterlibatan pihak ketiga yang independen dalam manajemen bertujuan untuk memfasilitasi kajian yang menyeluruh dan objektif terhadap bisnis perusahaan, untuk menentukan langkah terbaik bagi Grup ke depannya.”
Menurut dokumen yang diterima CNBC Indonesia, hasil audit menunjukkan upaya penipuan sistematik oleh manajemen yang dipimpin oleh Gibran. Manajemen eFishery memiliki dua laporan keuangan yang berbeda sejak 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal.
Pada laporan keuangan internal, eFishery mengumpulkan pendapatan senilai Rp2,6 triliun selama periode 9 bulan, yakni Januari-September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan eFishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar senilai Rp12,3 triliun.
Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak. Berdasarkan laporan eksternal, eFishery membukukan profit sebelum pajak senilai Rp261 miliar selama periode Januari-September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan eFishery justru rugi Rp578 miliar dalam periode yang sama.
Manipulasi yang dilakukan e-Fishery tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal, kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000.
Berdasarkan temuan tersebut, pihak Dewan Direksi menyatakan eFishery telah melakukan penyesuaian biaya operasional agar sejalan dengan skala bisnis yang sebenarnya.
“Selama beberapa minggu terakhir, kami harus mengambil sejumlah keputusan sulit agar dapat menyelaraskan biaya operasional dengan skala bisnis grup sesungguhnya. Keputusan-keputusan ini dibuat dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melindungi integritas grup.”
Dewan Direksi menyadari bahwa saat ini adalah masa yang sulit bagi para karyawan eFishery dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami akan terus bertindak dengan integritas dalam menangani situasi ini, dan memperhatikan karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kami mengapresiasi dukungan dari karyawan dan seluruh pemangku kepentingan di tengah kondisi sulit ini.”
Kehadiran kampus ternama ini tentu menambah panjang daftar PTLN yang sudah ada di Indonesia, seperti Monash University yang berada di Jakarta, Deakin Lancaster di Bandung, dan Western Sydney University yang hadir di Surabaya. Banyaknya PTLN yang beroperasi di Indonesia mencerminkan betapa besarnya perhatian terhadap sektor pendidikan tinggi di negara ini.
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Perpemdikbud) No 10/2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus, telah mengatur secara jelas tentang prosedur pembukaan PTLN di Indonesia.
Aturan ini sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh universitas luar negeri yang ingin membuka cabang di Indonesia, seperti peringkat universitas atau program studi yang ditawarkan.
Meskipun perlu waktu untuk mengetahui apakah PTLN ini akan sukses atau tidak, saya melihatnya sebagai sebuah peluang yang sangat baik. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk belajar di kampus-kampus terbaik dunia tanpa harus pergi jauh ke luar negeri.
Fenomena internasionalisasi atau globalisasi pendidikan yang kini menjadi tren global memang sangat penting bagi dunia pendidikan internasional. Kehadiran PTLN di Indonesia tentunya akan menambah nilai lebih bagi mahasiswa Indonesia yang ingin merasakan pengalaman belajar di universitas dengan reputasi internasional.
Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia tampaknya sedikit tertinggal dalam hal ini. Kedua negara tersebut sudah lama memiliki kampus asing yang beroperasi di wilayah mereka.
Pendidikan tinggi di Singapura dan Malaysia telah berkembang menjadi industri besar yang menarik banyak perhatian, bahkan mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia, dengan sangat mudah dapat ditemui di kampus-kampus mereka dan menjadikan Singapura dan Malaysia menjadi tujuan belajar mahasiswa asing.
Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai terobosan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong internasionalisasi pendidikan, seperti program mobilitas mahasiswa, program visiting professor, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia.
Namun, jumlahnya masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura atau Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia masih memerlukan inovasi dan terobosan lebih lanjut untuk menarik mahasiswa asing agar mau belajar di Indonesia.
Dengan adanya PTLN di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan yang lebih kompetitif antar perguruan tinggi. Hal ini akan memacu perguruan tinggi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Berdasarkan hasil ranking dari Times Higher Education (THE) tahun lalu, hanya Universitas Indonesia yang masuk dalam daftar 1000 universitas terbaik dunia, sementara universitas-universitas lain di Indonesia masih berada di luar daftar tersebut. Meskipun ranking bukanlah satu-satunya ukuran kualitas suatu universitas, peringkat tersebut diharapkan dapat menjadi indikator untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Kehadiran PTLN di Indonesia, selain karena adanya pasar pendidikan yang besar di Indonesia, juga bisa dilihat sebagai bagian dari strategi globalisasi kampus-kampus tersebut. Konsep “Interconnected World” menjadi salah satu kunci untuk menjadi universitas kelas dunia.
Selain itu, kolaborasi internasional dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program akademik lainnya akan semakin memperkaya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kehadiran PTLN ini juga bukan sekadar untuk menciptakan atmosfer global di dalam negeri, tetapi lebih dari itu, dapat menjadi langkah positif untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan global.
Dengan bertambahnya jumlah PTLN di Indonesia, tidak hanya Indonesia yang akan merasakan manfaatnya. Mahasiswa asing yang datang untuk belajar di Indonesia juga akan memperkaya pengalaman pendidikan dengan memperkenalkan berbagai budaya, perspektif, dan nilai-nilai internasional.
Hal ini tentu akan memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa Indonesia yang berkesempatan berinteraksi dengan mereka. Diharapkan komunitas pembelajaran global akan terwujud dengan sendirinya.
Namun, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kampus-kampus di Indonesia dapat memanfaatkan kehadiran kampus asing untuk meningkatkan daya saing mereka yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kampus-kampus di tanah air.
Melalui berbagai program kolaborasi, pertukaran mahasiswa, serta penelitian bersama, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendorong perguruan tinggi dalam negeri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa persaingan dan kolaborasi semua pihak maka untuk mewujudkan kampus global akan sulit tercapai.
Selain itu, kehadiran PTLN juga dapat memacu pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Investasi di sektor pendidikan akan semakin penting, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, agar Indonesia bisa lebih kompetitif di tingkat global. Syukur-syukur ke depannya akan ada kampus Indonesia yang juga buka cabang di negara lain, walaupun sepertinya ini belum menjadi prioritas ke depan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, saya yakin Indonesia tidak hanya dapat memanfaatkan peluang internasionalisasi pendidikan ini, tetapi juga dapat mempercepat transformasi pendidikan tinggi di dalam negeri agar lebih berkualitas dan menarik bagi mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang perlu kita kedepankan adalah keterbukaan antarsemua pihak bahwa hadirnya PTLN akan membuat pendidikan Indonesia semakin baik.
Menurutnya, KAI Commuter juga melihat bahwa pertumbuhan pengguna Commuter Line di Jabodetabek pada tahun 2024 sendiri tercatat kenaikan 4% daripada tahun 2023. Dari data yang terangkum, angka perbandingan di kedua tahun tersebut, dari 290 juta orang tumbuh menjadi 328 juta pengguna.
“Ini tentunya tidak lepas dari kemudahan transaksi yang dilahirkan KAI Commuter sebagai pengelola. Meskipun terus mengembangkan teknologi relevan, namun juga tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pengguna Commuter Line, agar leluasa diakses semua kalangan,” ungkap Joni dalam keterangan resmi, yang diterima, Minggu (2/2/2024).
Terkait transaksi sejauh ini, transaksi melalui QRIS pada tahun 2023 adalah 6% atau sebanyak 17 juta transaksi dari total transaksi pembayaran tiket Commuter Line. Sedangkan tahun 2024, transaksi QRIS naik menjadi 28,5 juta transaksi atau 9% dari total transaksi total yang sama. Artinya ada kenaikan penggunaan QRIS dan diproyeksikan akan terus tumbuh mengingat masyarakat sudah mulai familiar menggunakannya.
Meski begitu, Joni memastikan bahwa loket-loket di stasiun akan tetap melayani pengguna, masyarakat tidak perlu khawatir. Pelayanan loket tidak langsung ditutup, edukasi dan layanan pelanggan yang akan bermobilisasi.
Selain itu terdapat penambahan layanan seperti vending machines sebagai alternatif kemudahan bertransaksi. Semua ini guna mendukung program Bank Indonesia, transaksi cashless.
“Pengguna Commuter Line sangat beragam dari berbagai profesi dan kelas ekonomi yang berbeda-beda. Tentunya kami akan memberikan pelayanan secara komprehensif dengan tetap mengutamakan keselamatan, kemudahan dan kenyamanan,” jelas Joni.
Untuk diketahui, pascapandemi, minat publik terhadap transportasi umum menggeliat kembali. KAI Commuter selaku operator Commuter Line akan terus meningkatkan fasilitas dan layanan kepada masyarakat pengguna transportasi ini.
