Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menekan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 untuk membendung impor keramik China yang masuk ke pasar RI. Aturan ini menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk ubin keramik dari China. Ketentuan ini akan berlaku per 24 Oktober 2024, selama 5 tahun ke depan.�
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai kebijakan itu bakal membuat pabrikan luar bakal masuk ke dalam negeri. Pasalnya, besaran BMAD yang ditetapkan cukup besar yakni 35-50%. Selain itu, Ia juga berharap Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau Safeguard berlaku November mendatang.
“Kehadiran BMAD, kebijakan SNI Wajib dan BMTP juga diyakini akan menarik investasi-investasi baru, baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari China, Asaki siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Edy kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/10/2024).
Saat ini beberapa importir telah memulai pembangunan pabrik keramik jenis homogeneous tile (HT) dan diharapkan selesai di tahun 2025. Salah satu trader atau importir utama PT. Trust Trading akan segera melanjutkan pembangunan pabriknya di Kendal dengan kapasitas produksi 18 juta m2 /tahun dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun menyerap 700 tenaga kerja, kemudian PT. RKI di Batang dengan kapasitas produksi 21,5 juta m2/tahun dengan nilai investasi Rp 1,5 triliun menyerap 1000 tenaga kerja dan PT. Superior di Subang dengan kapasitas produksi sekitar 22 juta m2/tahun.
“Mari kita bersaing secara fair, kita adu efisiensi dan inovasi. Saya yakin kita pemain lokal tidak akan kalah bersaing!” lanjutnya.
Lewat kebijakan baru BMTD ini, maka keramik impor bisa lebih ditekan agar tidak memakan pasar produk lokal.
Apalagi, permintaan bakal semakin besar karena presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan bakal membangun rumah sampai 15 juta rumah hingga 5 tahun mendatang.
“Kami berharap bisa menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dan Optimis bisa mendukung Program Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran di dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun yang tentunya membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware,” sebut Edy.
Di sisi lain, tingkat konsumsi secara keseluruhan masyarakat RI masih tergolong rendah dibandingkan negara lain.
“Kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar dimana tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata komsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kepala, dan rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand sudah di atas 3m2, bahkan Vietnam dan China sudah di atas 5m2/kapita,” ujar Edy.